Ijin Usaha Jasa Konstruksi

Persyaratan utama yang harus dimiliki oleh perusahaan untuk bisa mengajukan permohonan dan mendapatkan izin usaha jasa konstruksi di Indonesia adalah memiliki sertifikat badan usaha (SBU) yang diterbitkan oleh lembaga pengembangan jasa konstruksi (LPJK)

Izin Usaha Jasa Konstruksi

Izin usaha jasa konstruksi yang selanjutnya disebut IUJK atau SIUJK adalah izin untuk melakukan kegiatan usaha dibidang jasa konstruksi baik untuk kegiatan perencanaan, design, pekerjaan persiapan, pembangunan baru, pekerjaan rekayasa,  pekerjaan  perbaikan/renovasi, pekerjaan pengembangan, pekerjaan pemeliharaan, pekerjaan pabrikasi, pekerjaan pemasangan dan instalasi atau pekerjaan pengawasan pembangunan yang mencakup bidang arsitektur, bangunan gedung, sipil, mekanikal, elektrikal, telekomunikasi, tata lingkungan, dan lain-lain.

IUJK atau SIUJK diberikan kepada perusahaan berdasarkan klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi yang terdiri dari;

  • Usaha Jasa Perencana dan Pengawas Konstruksi adalah jenis usaha jasa konstruksi yang menyediakan layanan jasa perencana dan pengawas pekerjaan konstruksi, dengan klasifikasi dan kualifikasi sebagai berikut;Klasifikasi Usaha Jasa Perencana dan Pengawas Konstruksi meliputi;
    1. Klasifikasi perencanaan arsitektur
    2. Klasifikasi perencanaan rekayasa (engineering)
    3. Klasifikasi Perencanaan penataan ruang
    4. Klasifikasi pengawasan arsitektur
    5. Klasifikasi pengawasan rekayasa (engineering)
    6. Klasifikasi pengawasan penataan ruang
    7. Klasifikasi konsultansi spesialis; dan
    8. Klasifikasi jasa konsultansi lainnya
  • Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi, adalah jenis usaha jasa konstruksi yang menyediakan layanan pelaksana konstruksi, yang dibedakan menurut klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa pelaksana konstruksi.Klasifikasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi, meliputi;
    1. Klasifikasi bangunan gedung
    2. Klasifikasi bangunan sipil
    3. Klasifikasi instalasi mekanikal dan elektrikal
    4. Klasifikasi Jasa pelaksana lainnya
    5. Klasifikasi jasa pelaksana spesialis
    6. Klasifikasi Jasa pelaksana keterampilan

    Klasifikasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi, meliputi;

    1. Kualifikasi Kecil K1, K2, K3
    2. Kualifikasi Menengah M1 dan M2
    3. Kualifikasi Besar B1 dan B2

Prosedur Permohonan Izin Usaha Jasa Konstruksi

1. Permohonan Izin usaha jasa konstruksi untuk perusahaan penanaman modal asing (PMA) diajukan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sesuai dengan peraturan BKPM Nomor 5 tahun 2013 pasal 37.

2. Izin usaha jasa konstruksi untuk perusahaan non penanaman modal diajukan kepada pemerintah daerah propinsi/kabupaten/kota sesuai dengan tempat dan kedudukan perusahaan sesuai dengan peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 04/PRT/M/2011.

3. Untuk dapat mengajukan permohonan izin usaha jasa konstruksi setiap perusahaan penanaman modal asing (PMA) atau non penanaman modal harus melampirkan Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang diterbitkan LPJK sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi badan usaha

4. Persyaratan lain yang dibutuhkan seperti data perusahaan dan legalitas perusahaan mengacu kepada persyaratan sertifikasi untuk mendapatkan sertifikat badan usaha (SBU)

Masa Berlaku Izin Usaha Jasa Konstruksi

Izin usaha jasa konstruksi berlaku selama 3 (tiga) tahun atau mengikuti masa berlaku Sertifikat Badan Usaha (SBU)

Kami Hadir untuk memberikan Solusi dan Informasi yang Anda butuhkan

Kami Hadir untuk ANDA untuk memberikan bantuan dan informasi yang ANDA butuhkan, sebagai langkah awal ANDA untuk meningatkan Kompetensi ANDA dan Perusahaan Anda.

Kami sadar bahwa Waktu ANDA lebih berharga, Oleh karena itu kami datang untuk membantu Anda dan Perusahaan Anda.

Biarkan Tim Kami yang membantu anda untuk mengurus kebutuhan Anda dan Perusahaan Anda.

Tim Kami akan dengan sengan hati membantu Segala kebutuhan Anda mengenai Informasi Sertifikat, kualifikasi dan Klasifikasi Perusahaan Anda didalam memenangkan pekerjaan dan memperkecil resiko Perusahaan Anda didalam pekerjaan Konstruksi.

Sertifikat Jasa Konstruksi